Pam Swakarsa Menakutkan
Tanyalah dulu kepada Kapolri, pam swakarsa macam apa yang ingin beliau bangun. Kalau yang dimaksud adalah membangun kelompok kelompok sadar hukum dan berinisiatif menciptakan keamanan ketenteraman di lingkungan sekitar, maka boleh jadi itu merupakan realisasi perpolisian masyarakat (community policing). Jika demikian adanya, maka ini justru saya pandang positif.
Pasalnya, sudah lama sekali Polri tidak lagi mengusung community policing sebagai filosofi kerjanya. Beda dengan Kapolri sekian periode silam. Community policing menjadi semakin penting dewasa ini ketika Polri terkesan menjadi terlalu penegakan hukum.
Itu pun kerap dikritik karena Polri dianggap publik punya persoalan besar terkait procedural justice dan distributive justice. Nah, kedua isu itu bisa diatasi lewat digencarkannya kembali community policing. Esensi lain pam swakarsa, jika dibangun secara konstruktif, juga merefleksikan perlibatan masyarakat. Dalam kerja polisi, partisipasi adalah adalah salah satu unsur penting di samping fairness, neutrality, respect, dignity, dan trustworthy.
Jadi, lihat saja bagaimana unsur unsur tersebut bisa juga terpenuhi seandainya gagasan pam swakarsa benar benar terealisasi. Kalau pam swakarsa dalam kesehariannya malah memunculkan penilaian publik bahwa Polri menjauh dari unsur unsur tersebut, maka jelas pam swakarsa kontraproduktif bagi Polri sendiri. Satu poin yang menarik pada Perpol tentang Pam Swakarsa adalah terkait seragam.
Studi menunjukkan bahwa seragam (termasuk warna) mencerminkan kekuatan dan kekuasaan. Pemilihan seragam yang pas terbukti menurunkan tingkat serangan polisi terhadap masyarakat dan serangan masyarakat terhadap polisi. Sayangnya, seragam pam swakarsa memakai warna gelap.
Walau memunculkan kesan tangguh, warna gelap semisal coklat juga diasosiasikan dominansi, emosi negatif, ketertutupan. Ini bisa berdampak kurang positif bagi pam swakarsa saat ingin membangun relasi dengan masyarakat yang harus mereka layani.
